Seputar Indonesia, Tuesday, 10 March 2009 |
|||||
Baperjakat Siapkan Sanksi Pemecatan PNSKULONPROGO (SINDO) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) telah menyiapkan sejumlah sanksi termasuk pemecatan bagi PNS yang terlibat penetapan angka kredit (PAK) fiktif. Assek II Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Agus Anggono menuturkan, sampai saat ini Baperjakat masih akan menunggu hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh inspektorat daerah (irda). Menurutnya, permasalahan indikasi PAK palsu yang dilakukan oleh sejumlah guru,kepala sekolah dan pengawas telah mencoreng Pemkab Kulonprogo.
Jika terbukti bersalah,Baperjakat sudah menyiapkan sanksi yang tegas bagi 223 PNS tersebut. Hanya saja sanksi ini akan diberikan sesuai tingkat keterlibatan oknum.“ Kita tunggu dulu hasil irda, baru Baperjakat bertindak,” jelasnya. Sesuai mekanisme yang ada,pejabat yang berwenang mengeluarkan sanksi adalah bupati. Namun sanksi ini akan mendasarkan atas usulan dan saran dari Baperjakat. Jikaterbuktipalsu,mereka akan diturunkan pangkatnya sesuai dengan kemampuannya. Termasuk mengembalikanuangdantunjanganyang sudah telanjur diterimanya. “Bisa saja kita melakukan pemecatan, tergantung tingkat kesalahan mereka,” terangnya. Sekretaris Dewan Pendidikan Kulonprogo Ahmad Subangi berharap kesalahan tidak hanya diarahkan kepada para guru.Sebab mekanisme penyusunan karya tulis ilmiah dirasakan sangat memberatkan, sehingga mekanisme dan proses kenaikan pangkat harus diubah, tanpa melalui karya tulis. Dukungan Mengalir Tindakan tegas yang akan dilakuakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY dan Polres Kulonprogo terkait kasus PAK fiktif terus mendapatkan dukungan sejumlah pihak. Dukungan di antaranya mengalir dari Dewan Pendidikan DIY dan Forum Rakyat Jogja Anti Korupsi (FRJAK). Mereka berharap pengusutan ini bisa membersikan dunia pendidikan dari tindakan tidak bermoral oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. “Jika benar dalam kasus itu ada gratifikasi, itu jelas perbuatan tak bermoral. Gimana tidak bermoral, lha guru- guru itu kan gajinya berapa, terus mereka harus mengeluarkan uang kepada oknum tertentu untuk mengesahkan PAK tersebut,”terang Ketua Dewan Pendidikan DIY Prof Wuryadi kemarin. Namun demikian,dia berharap pihak berwajib bisa memilah-milah mana korban, pengguna dan mana perantara. Pasalnya,jika semua akan ditindak,pasti akan berdampak pada kelangsungan roda pendidikan di DIY. Koordinator FRJAK Unang Shio Peking mengatakan, sangat mendukung tindakan tegas yang dilakukan oleh Kejati DIY dan kepolisian memproses indikasi adanya tindak pidana korupsi dengan modus gratifikasi dalam kasus PAK fiktif tersebut. Dengan disahkannya PAK fiktif milik sejumlah guru,kepala sekolah, dan pengawas sebagai syarat kenaikan pangkat sebagai PNS,menurutnya, tak lepas dari suapmenyuap. (adhitya purna/kuntadi) |
Friday, 27 February 2009
Ratusan SK PAK Dindik Palsu
KULONPROGO (SINDO) – Sekitar 150 Surat Keputusan (SK) Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi guru,kepala sekolah dan pengawas pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan (Dindik) Kulonprogo diindikasi palsu.
Nama dan tanda tangan yang tertera, ditengarai tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Departemen Pendidikan Nasional. Secara teknis,PAK ini merupakan dasar untuk meningkatkan pangkat pada jabatan fungsional tertentu (JFT).
Mekanismenya, setiap tenaga kependidikan ini wajib mempunyai angka kredit tertentu.Angka kredit ini harus mendapatkan persetujuan dari Departemen Pendidikan yang tertuang dalam SK PAK.PAK ini sendiri akan dijadikan dasar mengajukan usulan kepada bupati untuk peningkatan pangkat dan golongan.
Tata cara seperti ini merupakan prosedur yang harus dilakukan pada gologan IV/a untuk naik menjadi IV/b dan seterusnya hingga IV/e. Untuk bisa memperoleh angka kredit ini sendiri, setiap PNS wajib memiliki berbagai kualifikasi. Salah satu di antaranya, karya tulis, yang wajib disusun.
Hanya saja proses ini sulit untuk direalisasikan dan membebani PNS yang hendak mengajukan kenaikan pangkat. Kepala Bagian Hukum Setda Bambang Sulistyo mengaku, belum mendapatkan laporan resmi.Namun dia telah mendapatkan pengaduan dari pejabat di lingkup inspektorat daerah, terkait masalah ini.
Menurutnya, ada ratusan PNS Kulonprogo yang melakukan kecurangan dalam mengejar persyaratan untuk naik pangkat. Mereka melakukan lobi ke pusat dengan memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan SK penetapan. Akibatnya, SK penetapan yang turun ini aspal (asli tapi palsu). SK ini ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang membubuhkan atau dipalsu.
”Jumlahnya saya tidak tahu, tetapi mencapai ratusan,” jelasnya. Dampak dari masalah ini, sebagian PNS tersebut sudah terlanjur naik pangkat. Termasuk gaji dan tunjangan yang diberikan sudah terlanjur naik. Untuk itu, Inspektorat Daerah segera melakukan klarifikasi ke pusat. Mereka yang terbukti curang akan dikenai sanksi, pidana sesuai PP 30/1981 tentang Disiplin PNS.
”Ini pelanggaran, toh kalau memang sesuai mereka tidak membayar juga akan keluar dengan sendirinya,” tuturnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Djulistyo, ketika dikonfirmasi masalah ini enggan menjelaskan. Menurutnya, pihaknya tidak mendapatkan laporan tertulis dari para PNS yang diindikasi SK PAK-nya palsu. BKD hanya mendengar dari pembicaraan tidak resmi.
Menurutnya, asli dan tidaknya SK tersebut bukan menjadi kewenangan BKD. Indikasi adanya kesalahan terjadi di tingkat pusat.BKD hanya akan menindaklanjuti setelah ada laporan dari lembaga pengawas. Siapa lembaga ini, Djulistyo tidak mau merinci. ”Kita tunggu hasilnya dari pengawas dulu,untuk memastikan asli apa di palsu,”jelasnya.
Bupati, kata dia sudah memerintahkan BKD untuk mengecek daftar namanama yang diindikasi bermasalah. Mulai dari guru,kepala sekolah hingga pengawas pendidikan. Lagi-lagi mantan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan ini tidak mau menyebutkan jumlah dan nama-namanya. (kuntadi) (Sumber : Koran Sindo).
|
Sabtu, 21 Februari 2009 |
| ’PNS tidak boleh bergaji dobel’
KENDAL – Wacana penolakan SK pengengkatan PNS oleh puluhan PNS mendapat perhatian serius Wakil Bupati Dra Hj Siti Nurmarkesi. Usai memimpin apel pengaman Pileg 2009 di alun-alun Kendal, Jumat (20/2), wabup menegaskan, PNS tidak boleh menerima gaji dari dua sumber atau dobel gaji. “Sejak para sekdes menerima SK pengangkatan sebagai PNS, mereka sudah menerima gaji. Masak mereka masih harus menyewakan bengkok. Saya tegaskan PNS tidak boleh menerima dobel gaji,” tegas Wabup. Menurut wabup, pemkab masih memberi kelonggaran terhadap para sekdes untuk menyewakan bengkoknya sampai bulan Mei mendatang, tetapi kalau mereka masih menyewakan bengkok setelah menerima gaji itu yang harus dikembalikan ke kas desa. Sementara Sekda Mulyadi SH MM langsung menggelar jumpa pers untuk meluruskan persoalan sekdes yang menolak SK pengangkatan PNS. Di hadapan para wartawan Mulyadi mengatakan, para sekdes pada dasarnya siap mengambil SK PNS.”Kalau mereka mau menggarap bengkok harus ada musyawarah dengan kades, BPD, tokoh masyarakat, serta camat,” ujar Mulyadi. Menurut Mulyadi, berdasarkan PP No 72 tahun 2006 pasal 27 ayat 1 menjelaskan, perangkat desa termasuk sekdes yang menerima penghasilan tetap yang diangkat menjadi PNS tidak boleh menolak. Jika tetap menolak berdasarkan surat Mendagri no 141/3446/pmd/2008 tanggal 22 Oktober 2008, perangkat desa yang tidak mau diangkat menjadi PNS harus ada pembinaan dan pembimbingan. Namun kalau mereka masih menolak, maka dilakukan tindakan administratif atau bisa mengganti sekdes yang bersangkutan. Di Kendal ada 265 desa dan 20 kelurahan. Karena 20 sekdes di kelurahan sudah berstatus PNS maka pemkab berencana mengangkat 265 sekdes untuk menjadi PNS. Namum ada 48 sekdes yang tidak memenuhi syarat karena umurnya di atas 51 tahun. Pada tahap pertama ada 92 sekdes yang direncanakan menerima SK pengangkatan sebagai PNS dengan golongan disesuaikan dengan pendidikan sekdes yang bersangkutan. Akan tetapi golongan tertinggi 2A.”Susai peraturan mereka yang tidak bisa diangkat menjadi PNS mendapat tali asih sesuai dengan masa jabatan mereka masing-masing,” jelas Sekda. Mar/Jon–>(Sumber : Wawasan) |
Diklat PNS BKD Kabupaten Kendal 
info kurang jelas
By: ibon on October 7, 2009
at 2:51 am