Posted by: tychev | April 3, 2009

Renungan : Seputar Wewenang (Authority )

paket1Dalam hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah daerah, maka pembagian kewenangan (urusan) antar tingkatan pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam hal ini sangat ditentukan oleh seberapa jauh kewenangan (urusan) yang dimiliki instansi yang bersangkutan. Desentralisasi dapat dikatakan sangat ditentukan oleh cara dan jenis kewenangan yang dimiliki oleh setiap level pemerintahan.

Dalam melihat kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari bagaimana kewenangan dan jumlah kewenangan tersebut antar lembaga/Instansi daerah dapat berjalan secara seimbang dan saling mendukung demi tercapainya rencana kerja pemerintah daerah yang sedang berjalan.

Kejelasan pelaksanaan pembagian wewenang harus pula terdapat dalam matra organisasi. Artinya, kewenangan yang diberikan harus diikuti dengan kejelasan melalui organisasi yang mana kewenangan tersebut akan dilakukan. Ketidakjelasan ini seringkali menimbulkan konflik kewenangan.

Tumpang tindih pelaksanaan kewenangan di daerah tidak saja terjadi secara vertikal antara level pemerintahan, tetapi juga secara horizontal antar satu SKPD dengan SKPD lainnya. Reorganisasi dan pengelompokan SKPD sebagai respon terhadap pemberian kewenangan di daerah juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara satu SKPD dengan SKPD lainnya.

Dalam pelakasanaan tugas tugas kedinasan yang dijalankan suatu organisasi pasti atas dasar kewenangan yang diberikan. Suatu instansi yang dibentuk dengan peraturan perundangan pasti diberikan pula kewenangan-kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Namun dalam prakteknya masih ada para penyelenggara administrasi negara menjalankan tugas dan kewenangannya dengan standar yang belum sama sehingga seringkali terjadi perselisihan dan tumpang tindih kewenangan. Sesuai peraturan yang berlaku, suatu kewenangan yang seharusnya dijalankan oleh satu SKPD tapi bisa juga ternyata dilaksanakan oleh SKPD lainnya yang bukan kewenangannya.

Dalam banyak kasus, perubahan kebijakan yang sangat cepat dan tidak terkoordinasi kebijakan antar sektor tersebut sangat menggangu kinerja di daerah. Pada sisi yang lain, mekanisme koordinasi dan forum yang menghubungkan antar berbagai tingkatan pemerintahan masih belum terlaksana dengan baik.


Responses

  1. lalu solusinya bagaimana mas?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: