Karya Ilmiah ‘Aspal’ Guru Riau

Mendiknas: Jika Ada Kecurangan, Wajar Ada Sanksi

Didit Tri Kertapati – detikNews

Jakarta – Tindakan Dinas Kementerian Pendidikan Nasional Riau yang menjatuhkan sanksi kepada 1.820 guru terkait skandal karya ilmiah asli tapi palsu (aspal) dinilai wajar. Sebab siapa pun yang melakukan kecurangan memang layak mendapatkan sanksi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, saat ditemui di Gedung DPR, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (8/2/2010).

“Sesuatu yang wajar jika ada kecurangan diberikan sanksi. Ini sistem reward and punishment ,” ujar Nuh.

Namun Nuh mengakui, belum memahami kasus ini secara menyeluruh. Tapi yang pasti, kata Nuh, persoalan ini merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.

“Saya belum baca persis kasusnya,” tutup Nuh.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 1.820 guru di Riau terancam sanksi pemecatan karena membuat karya ilmiah aspal. Karya ilmiah tersebut adalah salah satu syarat kenaikan pangkat atau golongan para guru tersebut.

Selain sanksi pemecatan, para guru PNS tersebut akan diturunkan pangkatnya. Mereka juga diminta mengembalikan uang tunjangan kenaikan pangkat yang diterima dalam kurun waktu 2 tahun.

1.  14240029 KARTIKA MENTARI

2.  14240059 ARIF SETYO BUDI

3.  14240066 ENDRAYANA FEBRI PRAYOGA

Peserta seleksi akan diberangkatkan ke IPDN Jatinangor pada hari Senin tgl 10 Agustus 2009 dari BKD Provinsi Jawa Tengah Jl Stadion Selatan Semarang, peserta hadir pada pukul 14.00 WIB untuk pengecekan berkas.

Peserta yang berangkat Pantukhir harus membawa Foto copy ijazah SLTA/MA dilegalisir 1 lembar, Pas foto hitam putih 4 X6 = 6 lembar dan 3 x 4 =  6 lembar, snelhecter plastik warna biru 1 buah, lem kertas dan membawa perlengkapan harian Capra.

Para Capra yang nama-namanya sebagaimana tersebut diatas dharap untuk mempersiapkan diri dan mengikuti seleksi tahap selanjutnya.

Pantukhir dilaksanakan mulai tanggal 11 Agustus 2009, peserta yang dinyatakan tidak lulus akan dikembalikan kedaerah asal dengan biaya APBD.

(Penjelasan lebih lanjut akan diinformasikan di BKD Kabupaten Kendal)

“Alokasi anggaran antara lain untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiunan pokok, pemberian gaji dan pensiunan bulan ke-13, kenaikan uang makan/lauk pauk bagi TNI-Polri dari Rp35.000/hari menjadi Rp40.000/hari kerja,” kata Presiden ketika menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2010 dan Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna Luar Biasa DPR di Jakarta, Senin.

Pidato pengantar RAPBN biasanya disampaikan pada tanggal 15 atau 16 Agustus, yakni beberapa hari menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia.

Namun karena DPR masa bakti 2004-2009 akan berakhir masa jabatannya pada akhir September serta pemerintahan baru dilantik 20 Oktober, maka penyampaian RAPBN ini diajukan lebih awal sekitar dua minggu sehingga DPR dan pemerintah bisa bersama-sama membahas dalam waktu yang sesingkat mungkin, sebelum mengakhiri masa tugasnya.

Pada acara yang dihadiri pula oleh Ibu Ani Yudhoyono, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Ibu Mufidah serta para pejabat negara lainnya, Presiden menyebutkan perbaikan penghasilan para pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri serta pensiunan telah dilakukan sejak tahun 2004.

Khusus bagi semua dosen serta para guru, Yudhoyono menjelaskan, pada Dana Alokasi Umum (DAU) terdapat tunjangan profesi guru.

“Tunjangan tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik, sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya,” kata Yudhoyono.

Jika selama ini gaji guru terendah adalah Rp2 juta setiap bulannya, maka dalam RAPBN 2010 akan dialokasikan dana penyesuaian berupa tambahan tunujangan kependidikan bagi guru sebesar Rp7,9 triliun.

“Kita semua berharap dengan ditingkatkannya alokasi anggaran ini, maka kesejahteraan para guru dan dosen akan semakin membaik dan akhirnya–sesuai dengan harapan rakyat– mutu pendidikan kita akan meningkat lebih tinggi lagi,” kata Kepala Negara dengan penuh harap. (Antara News)

Sebagai     bagian  dari  pembinaan     Pegawai    Negeri,  pembinaan     Pegawai    Negeri   Sipil  perlu dilakukan   dengan   sebaik-baiknya   dengan   berdasarkan   pada   perpaduan   sistem   prestasi   kerja dan  sistem  karier  yang  dititikberatkan  pada  sistem  prestasi  kerja.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberi     peluang    bagi  Pegawai    Negeri   Sipil  yang  berprestasi  tinggi  untuk   meningkatkan kemampuannya         secara  profesional    dan   berkompetisi    secara   sehat.   Dengan      demikian pengangkatan dalam jabatan harus didasarkan pada sistem prestasi kerja yang didasarkan atas penilaian   obyektif   terhadap   prestasi,   kompetensi,   dan   pelatihan   Pegawai   Negeri   Sipil.   Dalam            pembinaan kenaikan pangkat, di samping berdasarkan sistem prestasi kerja juga diperhatikan  sistem karier.

” Seseorang       yang     tidak     berhasil    melaksanakan         tugas      pekerjaan,   bukanlah   berarti   ia   tidak   memiliki   kompetensi,      tetapi   mungkin     saja   karena    yang   bersangkutan      memiliki      kompetensi yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Hal ini      sering kita jumpai di lingkungan instansi pemerintah bahwa      seorang     pegawai    memiliki    kompetensi      yang   tidak   sesuai      dengan   persyaratan   kompetensi   minimal   yang   dituntut   oleh     jabatannya. Pada hakikatnya tidak ada orang atau PNS yang sama sekali tidak memiliki kompetensi.

Kesesuaian      antara   persyaratan     jabatan   dengan     pemegang     jabatan       sangat     signifikan     mempengaruhi          efektivitas      pelaksanaan       tugas     dan     kepuasan      kerja    PNS      yang      bersangkutan. Untuk mengetahui seberapa               jauh kesesuaian      (matching)     antara   kompetensi      jabatan   dengan    kompetensi      individu     (pemegang      jabatan),    dilakukan     melalui    proses      pengukuran kompetensi”. (Penyusunan Pedoman Pengukuran Kompetensi PNS Dalam Jabatan Struktural – BKN )

Agar PNS dapat mempunyai kompetensi yang diharapkan maka diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berkelanjutan yakni dari pertama kami diangkat sebagai Calon PNS sampai menjelang pensiun. Tahapan perkembangan kompetensi dan masa kerja PNS antara lain tahap pengenalan tugas ( 0-2 tahun), pembentukan kompetensi teknis dan manajerial ( 3-16 tahun), pengembangan kompetensi ( 8-24 tahun) serta pengabdian ( 16 tahun keatas).

Sebagai salah pembinaan PNS maka pendidikan dan pelatihan (Diklat) PNS memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kompetensi yang meliputi integritas, tanggung jawab, kepemimpinan, kerja sama dan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas.

Harapannya dalam rangka peningkatan efektifitas diklat sebagai instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka perlu diupayakan dilakukan pembenahan terhadap manajemen pembinaan aparatur  penyelenggara pemerinatahan daerah berdasarkan kompetensi dan kinerja ( performance based system) sehingga diklat aparatur pemerintah daerah difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam memperbaiki sistim dan prosedur antara lain dengan pemetaan dan perumusan standar kompetensi, memfokuskan penyelenggaraan diklat untuk peningkatan kompetensi, merumuskan sistem dan prosedur penyelenggaraan diklat satu pintu serta pendayagunaan alumni diklat dengan penempatan sesuai kompetensinya.

]]> http://diklatbkdkendal.wordpress.com/2009/08/03/arah-peningkatan-kompetensi-pns-melalui-diklat/feed/ 3 tychev http://diklatbkdkendal.wordpress.com/2009/07/24/pelantikan-bupati-kendal-periode-jabatan-2005-2010/ http://diklatbkdkendal.wordpress.com/2009/07/24/pelantikan-bupati-kendal-periode-jabatan-2005-2010/#comments Fri, 24 Jul 2009 09:53:07 +0000 tychev http://diklatbkdkendal.wordpress.com/?p=189 ]]> Kendal – Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Rabu ( 22/7 ), mengambil sumpah jabatan sekaligus melantik Dra.Hj, Siti Nurmarkesi sebagai Bupati Kendal untuk masa jabatan 2005-2010. Kegiatan upacara berlangsung di Pendopo PemKab Kendal. Acara pelantikan dan pelantikan Bupati Kendal dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, H. Bibit Waluyo, Muspida Propinsi Jawa Tengah, Sekda Propinsi Jawa Tengah, Asisten PemProp Jawa Tengah, Para Kepala SKPD Propinsi Jawa Tengah. Dari Kabupaten Kendal, hadir, Plt Sekda Kendal, Asisten Sekda Kendal, para staf ahli Bupati Kendal, Kepala Badan dan Dinas, Para Kepala BUMN dan BUMD, Ketua KPUD dan anggota, tokoh masyarakat dan agama, para pengusaha, para Camat dan Kepala Desa, Para aktifis LSM dan para tokoh masyarakat di Kabupaten Kendal. Hadir pula  anggota DPRD Kabupaten Kendal sebanyak 30 orang.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 131.33-506 tahun 2009, menjadi landasan bagi pengesahan, pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati dan pemberhentian Wakil Bupati. Mengacu pada keputusan Mendagri inilah, Wakil Bupati Kendal, Dra.Hj, Siti Nurmarkesi diangkat dan diambil sumpahnya menjadi Bupati Kendal periode 2005-2010. Sedangkan untuk jabatan Wakil Bupati, dikosongkan. Hal ini, karena Bupati mempunyai masa jabatan sisa kurang dari 18 bulan (sumber : www.kendalkab.go.id)

1. NUR WIDIYAWATI No. Tes. 14240005

2. DWI ESTY WIDYASTUTI No. Tes. 14240006

3. ANITA MUSTIKAWATI No. Tes. 14240010

4. KARTIKA MENTARI No. Tes. 14240029

5. AHMAD SYUKUR No. Tes. 14240037

6. FAIZ RISALUDIN ISLAMI No. Tes. 14240050

7. ARIF SETYO BUDI No. Tes. 14240059

8. ENDRAYANA FEBRI PRAYOGA No. Tes. 14240065.

Selanjutnya kepada para peserta yang dinyatakan lulus tes kesehatan  untuk mengikuti tes seleksi tahap selanjutnya yaitu Tes Akademis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 jam 07.00 WIB di Gedung Auditorium/Sasana Widya Praja Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Jl Setiabudi 201A Srondol Semarang. Materi Tes Akademis meliputi : Pancasila, UUD 1945, Pengetahuan Umum, Bhs. Inggris, Bhs. Indonesia dan Matematika.

Peserta wajib datang tepat waktu dgn membawa Kartu Tes, 1 lembar fotocopy STTB SMU (legalisir) bagi lulusan 2009, penghapus, penggaris, pensil 2B dan HB, bollpoint hitam, alas tulis, 1 lembar pas foto hitam putih 3 x4 cm, dan pakaian bebas rapi (memakai baju bukan kaos dan bersepatu).

Dijelaskan, untuk tenaga honorer, tahun 2009 ini akan disediakan formasi sebanyak 78.576. Jumlah itu merupakan pemenuhan penyelesaian tenaga honorer yang telah diangkat sejak tahun 2005 – 2008, yang jumlahnya sudah mencapai 837.312. ”Dengan demikian masalah tenaga honorer selesai tahun 2009 ini,” ujarnya.

Sedangkan untuk Sekretaris Desa, lanjut Menteri, tahun 2009 ini formasinya ditetapkan  9.927. Jumlah itu juga merupakan pemenuhan  formasi yang telah diisi sejak 2005 – 2008 sebanyak 36.094.

Lebih lanjut dikatakan, dari jalur pelamar umum, secara nasional diprioritaskan untuk memenuhi kekurangan tenaga kependidikan, kesehatan, dan tenaga teknis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dengan maksud mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Tenaga dimaksud antara lain penyuluh pertanian, penyuluh KB, tenaga penegakan hukum (jaksa dan hakim), tenaga  teknis dalam rangka memenuhi standar internasional, instruktur pelatihan. ”Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada daerah-daerah pemekaran dan perbatasan,” tambah Menteri.

Menpan menekankan, proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dilakukan dengan benar sehingga jumlah dan komposisi di masing-masing unit kerja dapat sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organiasi secara efisien dan efektif.

Untuk mewujudkan hal itu, maka usulan formasi harus didasarkan pada analisis kebutuhan riil organisasi dan beban kerja serta analisis kekuatan riil pegawai. Selain itu, pelaksanaan pengadaan PNS harus berdasarkan prinsip transparansi, obyektif, tidak diskriminatif dan akuntabel guna mendapatkan PNS yang kompeten sesuai tugas-tugas jabatan. Dalam menjaring putra-putri terbaik bangsa agar melalui iklan secara luas, dan pelaksanaannya tepat waktu sesuai siklus anggaran.

Menteri juga menekankan agar instansi pemerintah membangun sistem pengolahan formasi dengan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi database formasi yang dapat mempercepat proses usulan, sehingga dapat mewujudkan kecepatan dalam pengolahan  formasi sebagai usul dapat segera disampaikan.

Sesuai dengan amanat PP No. 48/2005 jo PP No. 43/2007 dan PP No. 45/2007, Menpan menegaskan perlunya segera diselesaikan pemberkasan terhadap tenaga honorer dan sekretaris desa yang belum diselesaikan pada tahun 2009.

Deputi SDM Aparatur Kementerian Negara PAN, Ramli E. Naibaho ketika menutup Rakor antara lain mengatakan, pengadaan CPNS harus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, yakni diumumkan secara luas melalui media massa. Selain itu juga tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, agama, asal, ras dan lainnya. Juga harus obyektif, di mana hasil ujian diolah dengan komputer tanpa internvensi manusia, dan diselenggarakan bekerjasama dnegan perguruan tinggi negeri, bebas KKN. (HUMAS MENPAN) sumber : www.menpan.go.id

1. Kebijakan Pemerintahan,
2. Manajemen Sumber Daya Aparatur,
3. Manajemen Pembangunan, Manajemen Keuangan Daerah,
4. Pemberdayaan Masyarakat, dan
5. Manajemen Kependudukan.

Selanjutnya diinformasikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kendal bahwa pendaftaran dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2009 Kabupaten Kendal bertempat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kendal  Jl. Soekarno – Hatta No. 193 Kendal mulai tanggal 4 s/d 15 Mei 2009 pada jam kerja :

• Senin s/d Kamis                        : 07.00 – 15.30 WIB
• Jumat                                       : 07.00 – 10.30 WIB

Bagi yang berminat dapat melihat pengumumanmulai tanggal 4 Mei 2009 di papan pengumuman Kantor Pemerintah Daerah  (Badan/Dinas/Kecamatan) atau dapat mendownload pengumuman disini. Untuk lebih jelasnya dapat menghubungi BKD Kabupaten Kendal telp. 0294 – 382900.

Menunjuk Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 864 / 109 / 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Penetapan Kelulusan Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, dengan hormat diberitahukan bahwa peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 dari Pemerintah Kabupaten Kendal yang dinyatakan lulus sebanyak 18 ( delapan belas ) peserta dan yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 2 ( dua ) sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuannya untuk menginformasikan kepada para peserta ujian dinas yang dinyatakan lulus dari unit kerja Saudara untuk mengambil Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 mulai tanggal  15 April 2009 di BKD Kabupaten Kendal.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI KENDAL

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

t. t. d.

AGUS SUSANTO, SH.

Pembina

NIP. 500 082 201 / 19610101 198603 1 042

Tembusan : disampaikan Kepada Yth. :

1.      Ibu Wakil Bupati Kendal ( sebagai laporan );

2.      P e r t i n g g a l.

Lampiran I Surat Bupati Kendal

Nomor    :  893.3/   444       /BKD

Tanggal  :  14  April 2009

DAFTAR NAMA PESERTA

YANG DINYATAKAN LULUS

UJIAN DINAS TINGKAT I DAN II PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009

DARI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

a.n. BUPATI KENDAL

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

t. t. d.

AGUS SUSANTO, SH.

Pembina

NIP. 500 082 201 / 19610101 198603 1 042

Lampiran II Surat Bupati Kendal

Nomor    :  893.3/ 444  /BKD

Tanggal  :  14  April 2009

DAFTAR NAMA PESERTA

YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS

UJIAN DINAS TINGKAT I DAN II PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009

DARI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

a.n. BUPATI KENDAL

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

AGUS SUSANTO, SH.

Pembina

NIP. 500 082 201 / 19610101 198603 1 042